Thursday, January 2, 2014 22:31 pm - http://mdn.biz.id/n/70848/ - Viewed: 176 times Jakarta city of high living costs RP. 7.5 million/month MedanBisnis - Jakarta. Central Statistics Agency (BPS) in the Cost of Living Survey (SBH) in 2012 noted that Jakarta is one of the cities with the cost of living or the value of household consumption highest average expenditure per month Rp7.500.726,-   survey citizens achieve. "On average the cost of living for the average household size 4.1 people," BPS chief Suryamin on Thursday. He argues, as for Jayapura is the city with the second highest cost of living of its citizens requires Rp6.939.057 per month and ranked third Ternate worth living needs Rp6.427.357 per month. "Banyuwangi is a city with the lowest lifetime cost, namely Rp3.029.367 per month with an average household size of 3.6 people," said Suryamin, call one of the cities in East Java. He explains Cost of Living Survey 2012 is the launch of the inflation measures that will use the new base year, and came into force in February 2014 which has some changes from the old calculation of the consumer price index (CPI). "Some of the fundamental changes in the CPI calculation, regarding the commodity package, weigh and diagrams city coverage. SBH is held regularly every five years," he said. SBH 2012 results showing the average national cost of living per month  Rp5.580.037, reflecting the change in consumption patterns compared to the results of SBH conducted in 2007. "Compared to the results of CLS 2007, a decline in the percentage of cost of living foodstuffs from the previous 19 , 57 percent to 18.85 percent, "said Suryamin. A survey conducted in urban areas with 136 080 sample households by it, made the statement, conducted quarterly in 82 cities comprising 33 provincial capitals and 49 other cities, or are there additional 16 cities, from the old CPI calculation as much as 66 cities. Nationally, he added, there are as many as 859 commodities include various types of goods and services consumed by the dominant society and in line with current consumption patterns, which vary between cities, and the  price is regularly monitored.. Jakarta Degan Biaya Hidup tertinggi 7,5 Juta/bulan MedanBisnis - Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 mencatat bahwa Jakarta merupakan salah satu kota dengan biaya hidup atau nilai konsumsi rumah tangga tertinggi yang rata-rata pengeluaran warganya mencapai Rp7.500.726 per bulan.

"Rata-rata biaya hidup tersebut untuk rata-rata jumlah anggota rumah tangga 4,1 orang," kata Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Kamis. Ia mengemukakan, adapun Jayapura merupakan kota dengan biaya hidup tertinggi kedua yang warganya memerlukan Rp6.939.057 per bulan dan Ternate diperingkat ketiga bernilai kebutuhan hidup Rp6.427.357 per bulan. "Banyuwangi merupakan kota dengan biaya hidup terendah, yakni Rp3.029.367 per bulan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 3,6 orang," kata Suryamin, menyebut salah satu kota di Jawa Timur. Ia menjelaskan SBH 2012 merupakan peluncuran pengukuran inflasi yang akan menggunakan tahun dasar baru, dan mulai berlaku Februari 2014 yang memiliki beberapa perubahan dari penghitungan lama indeks harga konsumen (IHK). "Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK baru, mengenai paket komoditas, diagram timbang dan cakupan kota. SBH ini dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun sekali," ujarnya. Hasil SBH 2012 yang memperlihatkan rata-rata biaya hidup secara nasional senilai Rp5.580.037 per bulan, mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan hasil SBH yang dilakukan pada 2007. "Dibandingkan hasil SBH 2007, terjadi penurunan persentase biaya hidup kelompok bahan makanan dari sebelumnya 19,57 persen menjadi 18,85 persen," kata Suryamin. Survei yang dilaksanakan di daerah perkotaan dengan sampel rumah tangga sebanyak 136.080 itu, dikemukakannya, dilakukan secara triwulan di 82 kota yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota lainnya, atau ada penambahan 16 kota, dari penghitungan IHK lama sebanyak 66 kota. Secara nasional, ia menambahkan, ada sebanyak 859 komoditas meliputi berbagai jenis barang dan jasa yang dominan dikonsumsi masyarakat serta sejalan dengan pola konsumsi masyarakat terkini, yang bervariasi antarkota, dan dipantau harganya secara rutin. (ant)

Ratusan Buruh Bongkar Muat Demo Pabrik Aqua di Pandaan

Pandaan (wartabromo) – Sebanyak 200 buruh bongkar muat PT Tirta Investama (Aqua) Pandaan, Pasuruan kembali berunjuk rasa di depan pintu masuk pabrik air mineral, Senin (10/2/2014).

Mereka mendesak agar pihak menejemen Pabrik segera memperjelas status para buruh yang sudah puluhan tahun bekerja untuk PT Tirta Investama Pandaan, Pasuruan.

Dalam orasinya, para buruh juga mendesak agar pihak menejemen pabrik membayarkan upah buruh sesuai UMK Kabupaten Pasuruan yakni Rp. 2.190.000.

Korlap aksi, Tri Kukuh Wibowo dalam orasinya menyampaikan jika buruh bongkar buat PT Tirta Investama memiliki hak untuk menerima perlakuan yang sama dengan para buruh lainnya.

“Mereka berhak untuk menuntut haknya seperti karyawan lainnya,” ujar Kukuh.

Dijelaskannya, ada beberap hak yang selama ini terabaikan yakni pemberian UMK tidak sesuai ketentuan, pemberian upah tambahan 5 % sesuai perda nomer 22 tahun 2013, cuti tahunan, pemberian THR serta pengikutsertaan buruh dalam program Jamsostek.

“Sampai saat ini perusahaan tidak juga menjalankan nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Disnakertran,”terangnya

Atas tuntutan ratusan buruh bongkar muat tersebut, External Communications Manajer PT Tirta Investama, Rony Rusdiansyah mengatakan pihaknya tidak mungkin merealisasikan tuntutan para buruh bongkar muat tersebut, pasalnya secara legalitas buruh bongkar muat tersebut bukan karyawan PT Tirta Investama melainkan karyawan dari distributor selaku pihak kedua.

Aksi ratusan buruh tersebut mengakibatkan arus lalu lintas dari arah malang sempat dicontraflow petugas untuk menghindari kemacetan. (ryn/yog)

Ini kutipan News Warta Bromo

Catatan: Kasus ini sudah selesai dengan Win-Win Solution. Buruh diperkerjakan kembali dengan hubungan kerja permanen.

Danone Aqua di demo F Lomenik SBSI

Setelah 10 tahun bekerja tidak jelas dan hak normatif dilanggar

Danone Aqua (PT. Tirta Investama) Pandaan  di demo F Lomenik SBSI yang beranggotakan tenaga bongkar muat di perusahaan tersebut. Hampir 100 orang tenaga bongkar muat di perusahaan tersebut, bekerja pada kondisi precarious, tampa jaminan sosial, jam kerja panjang tanpa lembur, upah di bawah minimum selama 10 tahun dan pengusaha PT. Tirta Investama tidak mengakui sebagai buruhnya sehingga tidak ada hubungan kerja yang jelas. Bahkan THR hanya dberikan 100-200 ribu saja. F Lomenik mengorganisir mereka, 

setelah beberapa kali dialog dan mogok kerja perusahaan tidak bergeming.Tangal 27 Januari 2013, Eduard P. Marpaung bersama Achmad Soim Korwil KSBSI Jatim langsung memimpin aksi yang disolidaritasi anggota KSBSI seluruh Jawa Timur berjumlah lebih dari 350 orang dan perundingan terjadi. Dinas Menyatakan bahwa mereka adalah bagian tanggung jawab PT Tirta Investama, dan ketentuan normatif harus dipenuhi. Pengusaha dan perwakilan bersedia berdialog dalam perundingan dan pengusaha bersedia menghormati nota yang akan dikeluarkan Dinsosnaker Pasuruan dan beberapa hal berkenaan dengan permasalahan lain akan dirundingkan secara musyawarah. Buruh

juga bersedia menghentikan mogok dan unjuk rasa bekerja kembali setelah lebih dari 3 hari mogok dan unjuk rasa.

Like · 

Training Centre KSBSI

Training Centre KSBSI  foto Nov 2013

Training Centre Owners  is KSBSI lead  by EXCO KSBSI, President Mudhofir and Togar Marbun.General Secretary. KSBSI affiliate of  11 SBSI Federation:  Kamiparho SBSI, FTA SBSI, Hukatan SBSI, Lomenik SBSI, Nikeuba SBSI, FKUI SBSI, Garteks SBSI, Bupela SBSI, Fesdikari SBSI, KIKES SBSI, dan FPE SBSI.

Training Centre KSBSI inisiate on 1994 and  exis after  3 years later. Trainig Centre founded support by members  KSBSI and solidarity found from  CNV dan
ACV Trade Union in Nederland and Belgium as members of  World Council of Labour (WCL) on that time. Task of Training Centre KSBSI is Centre of  KSBSI members Traiing and Consoliidation. Europ[e union also contribute to operate and support training for members KSBSI in this Training Centre for three years and continue by CNV and ACV.. Training Center KSBSI  operational capacity  300 participant with loadging and Meeting package. with 5 Meeting room.

 EXCO  KSBSI periode 2011-2015,  Muchtar Pakpahan electerd Advisory board have planned to sold Training Centre KSBSI.  EXCO KSBSI and Plenary of  Plenary Board against that idea, with argument that  selling of asset KSBSI needs support from KSBSI Ciongress. Beside that Muchtar Pakpahan also have bad reputation while KSBSI order him to  manage KSBSI land in North Sumatra. KSBSI ordered him to  manage KSBSI property land in North Sumatra, but on the last solution land sell by people who keep the setificate. Muchtar have reason that the people who keep sertificate sell that land and disapear.

On 2013 Muchtar pakpahan resign from KSBSI and established new SBSI with same logo, and claim that he is owners of Training Centre and have bad initiatif  to force KSBSI to give all Sertificate of Trainig Centre KSBSI to him,.... wow.... Big Mafoso.... Gangster... Leader?.

Trough this News we inform that  Training Centre  KSBSI is own  by KSBSI and sertificate own by SBSI Cooperative. All Members of Cooperative also members of affiliated members of KSBSI.. All people who have information or contact by somebody or Mafia to sell Training Centre, please contact us through this Block or email... or KSBSI adress on Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jakarta Timur.  Training Centre is not for sale.  Aktivitas Training anggota KSBSI Nov                                                                                    2013___

Training Centre KSBSI

Training Centre KSBSI  foto Nov 2013

Training Centre ini adalah milik KSBSI pimpinan DEN KSBSI, Presidennya Mudhofir dan Sekjennya Togar Marbun. KSBSI adalah affiliasi dari 11 SBSI yang merupakan Federasinya: Kamiparho SBSI, FTA SBSI, Hukatan SBSI, Lomenik SBSI, Nikeuba SBSI, FKUI SBSI, Garteks SBSI, Bupela SBSI, Fesdikari SBSI, KIKES SBSI, dan FPE SBSI.

Training Centre KSBSI ini diinisiatifi sejak tahun 1994, namun baru bisa exis sekitr 3 tahun  Kemudian. Trainig Centre ini didanai oleh anggota KSBSI waktu itu dan juga solidaritas dai CNV dan
ACV sebagai sesama affiliasi World Council of Labour (WCL) ketika itu. adapun tujuan didirikannya Trainig Centre sebagai pusat pengkaderan angota KSBSI di Indonesia. Setelah berdiri Uni Eropa membantu project pendidikan di Training Centre lebih dari 3 tahun. Training Centre ini dapat menampung 300 peserta menginap dengan aula meeting, dan 5 ruang kelas untuk 50 peserta.

Pada awal DEN KSBSI periode 2011-2015 terpilih Muchtar Pakpahan sebagi MPO terpilih ketika itu berniat menjual Training Centre ini dan DEN waktu itu menolak, dengan alasan itu asset organisasi dan perlu dukungan kongres untuk melakukan pemindahtanganan. Selain itu asset puluhan hektar di Sumatra Utara dalam bentuk tanah yang dipercayakan untuk diurus oleh Muchtar Pakpahan menjadi milik KSBSI secara kelembagaan  ternyata raib tak berbekas, dengan alasan bahwa pihak pemegang surat tanah melarikan uang penjualan tanah yang diurus.

Muchtar pakpahan akhirnya mundur dari KSBSI dan mendirikan SBSI tandingan dan menggugat logo KSBSI. Saat ini dia mengklaim bahwa dialah yang berhak atas TC KSBSI dan bermaksud untuk memiliki TC tersebut, tentunya untuk kepentingan pribadi dan maksud tidak baik.

Melalui berita ini perlu juga ditegaskan bahwa TC KSBSI adalah milik KSBSI dan sertifikatnya masih atas nama angota Kopag SBSI yang seluruh anggotanya masih aktif di Federasi yang tergabung di KSBSI. Bagi para pihak yang ditawarkan oleh para Mafia untuk menjual atau memindah tangankan asset ini agar tidak tertipu. CNV dan ACV saat ini adalah rekanan KSBSI yang sama-sama berafiliasi dengan International Trade Union Confederation.

Aktivitas Training anggota KSBSI Nov 2013___

VOC Bangkrut Karena Korupsi

Vereenigde Oostindische Compagnie
Jenis sebelumnya	Perusahaan publik
Industri	Perdagangan
Nasib	Bangkrut
Didirikan	20 Maret 1602[1]
Ditutup	17 Maret 1798
Kantor pusat	Oost-Indisch Huis, Amsterdam,Belanda, Republik Belanda

Kongsi Perdagangan Hindia-Timur (Vereenigde Oostindische Compagnie atauVOC) yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah persekutuan dagang asalBelanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula VWC yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasanHindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia ^[2] sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham.^[3]

Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Misalnya VOC boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain. Bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara.

VOC memiliki enam bagian (Kamers) di Amsterdam, Middelburg (untuk Zeeland),Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Delegasi dari ruang ini berkumpul sebagaiHeeren XVII (XVII Tuan-Tuan). Kamers menyumbangkan delegasi ke dalam tujuh belas sesuai dengan proporsi modal yang mereka bayarkan; delegasi Amsterdam berjumlah delapan.

Di kalangan orang Indonesia VOC memiliki sebutan populer Kompeniatau Kumpeni. Istilah ini diambil dari kata compagnie dalam nama lengkap perusahaan tersebut dalam bahasa Belanda. Tetapi rakyat Nusantara lebih mengenal Kompeni sebagai tentara Belanda karena penindasannya dan pemerasan kepada rakyat Nusantara yang sama seperti tentara Belanda.

Datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama, yang pada tahun 1497-1498 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Pengharapan (Cape of Good Hope) di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang Timur Tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur, yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya, tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah untuk perdagangan, demikian juga dengan bangsaBelanda. Misi dagang yang kemudian dilanjutkan dengan politik pemukiman (kolonisasi) dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera dan Maluku, sedangkan di Surinamedan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi (pemukiman). Dengan latar belakang perdagangan inilah awal kolonialisasi bangsa Indonesia (Hindia Belanda) berawal.

Selama abad ke 16 perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis dengan menggunakan Lisbon sebagai pelabuhan utama. Sebelum revolusi di negeri Belanda kota Antwerp memegang peranan penting sebagai distributor di Eropa Utara, akan tetapi setelah tahun 1591 Portugis melakukan kerjasama dengan firma-firma dari Jerman, Spanyol dan Italia menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama sebagai tempat untuk mendistribusikan barang-barang dari Asia, memindah jalur perdagangan tidak melewati Belanda. Namun ternyata perdagangan yang dilakukan Portugis tidak efisien dan tidak mampu menyuplai permintaan yang terus meninggi, terutama lada. Suplai yang tidak lancar menyebabkan harga lada meroket pada saat itu. Selain itu Unifikasi Portugal dan Kerajaan Spanyol (yang sedang dalam keadaan perang dengan Belanda pada saat itu) pada tahun 1580, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. ketiga faktor tersebutlah yang mendorong Belanda memasuki perdagangan rempah-rempah Interkontinental. Akhirnya Jan Huyghen van Linschoten dan Cornelis de Houtman menemukan "jalur rahasia" pelayaran Portugis, yang membawa pelayaran pertama Cornelis de Houtman ke Banten, pelabuhan utama di Jawa pada tahun1595-1597.

Pada tahun 1596 empat kapal ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar menuju Indonesia, dan merupakan kontak pertama Indonesia dengan Belanda. Ekspedisi ini mencapai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat, disini mereka terlibat dalam perseteruan dengan orang Portugis dan penduduk lokal. Houtman berlayar lagi ke arah timur melalui pantai utara Jawa, sempat diserang oleh penduduk lokal di Sedayu berakibat pada kehilangan 12 orang awak, dan terlibat perseteruan dengan penduduk lokal di Madura menyebabkan terbunuhnya seorang pimpinan lokal. Setelah kehilangan separuh awak maka pada tahun berikutnya mereka memutuskan untuk kembali ke Belanda namun rempah-rempah yang dibawa cukup untuk menghasilkan keuntungan.

Kamar Dagang VOC di Amsterdam

Adalah para pedagang Inggris yang memulai mendirikan perusahaan dagang di Asia pada 31 Desember 1600 yang dinamakan The British East India Company dan berpusat di Kalkuta. Kemudian Belanda menyusul tahun 1602 dan Perancis pun tak mau ketinggalan dan mendirikan French East India Company tahun 1604.

Pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie - VOC (Perkumpulan Dagang India Timur). Di masa itu, terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol kemudian juga Inggris, Perancis dan Belanda, untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Untuk menghadapai masalah ini, oleh Staaten Generaal di Belanda, VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga mempunyai hak, atas nama Pemerintah Belanda -yang waktu itu masih berbentuk Republik- untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini yang mengakibatkan, bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC, dapat bertindak seperti layaknya satu negara.

Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia (sekarang Jakarta) di pulau Jawa. Pos kolonial lainnya juga didirikan di tempat lainnya di Hindia Timur yang kemudian menjadi Indonesia, seperti di kepulauan rempah-rempah (Maluku), yang termasukKepulauan Banda di mana VOC manjalankan monopoli atas pala dan fuli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monompoli termasuk kekerasan terhadap populasi lokal, dan juga pemerasan dan pembunuhan massal.

Pos perdagangan yang lebih tentram di Deshima, pulau buatan di lepas pantai Nagasaki, adalah tempat satu-satunya di mana orang Eropa dapat berdagang dengan Jepang.

Tahun 1603 VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan, dan pada 1610 Pieter Both diangkat menjadiGubernur Jenderal VOC pertama (1610-1614), namun ia memilih Jayakarta sebagai basis administrasi VOC. Sementara itu, Frederik de Houtman menjadi Gubernur VOC di Ambon (1605 - 1611) dan setelah itu menjadi Gubernur untuk Maluku (1621 - 1623).

Pembubaran VOC

Pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Alasannya adalah sebagai berikut:

·         Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi

·         Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang melawan Hasanuddin dari Gowa

·         Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak

·         Pembayaran Devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan

·         Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis

·         Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas.

Berdasarkan alasan di atas VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasaan di Indonesia.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie#Pembubaran_VOC

Lomenik gugat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi):

 Usut Pungli dan UMP DKI

Release:

Cita-cita Negara ini didirikan adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Lebih dari 80% asset Negara indonesia dikuasai oleh asing dalam bentuk manufaktur, Infrastruktur, Pertambangan, Bumi, Air, Pertanian, Perkebunan, dll., dimana masyarakat Indonesia bekerja pada sektor-sektor tersebut.

Upah selain sebagai bagian dari biaya kebutuhan hidup, juga adalah bagian dari pembagian hasil dari penguasaan modal. Eksploitasi terus - menerus dalam bentuk upah murah sudah saatnya dihentikan dan memulai era hidup layak bagi buruh. Dari total 100% UMP DKI hanya 30% yang dapat dipakai untuk biaya kebutuhan fisik belanja harian atau setara Rp. 22.000/ hari. Menurut Penelitian yang dilakukan Serikat Buruh dengan ACIl’s sekitar 75% buruh di Indonesia bekerja dengan status kontrak dan outsoursing. Mereka hanya menerima UMP/UMK dan bahkan banyak yang tidak memenuhi ketentuan normatif. Itulah mengapa UMP/UMK menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka proteksi sosial bagi buruh yang bekerja. Penghasilan itu sangat minim dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi anak, perlindungan ibu mengandung, pendidikan dasar yang merupakan bagian dari tujuan MDG’s yang harus dicapai tahun 2015.

Sejak krisis Amerika dan Eropa dan diikuti oleh krisis di berbagai negara kaya, Orientasi investor global mulai berobah dan cenderung memperkuat ekonomi kawasan dimana mereka berinvestasi. Produksi cenderung mencari tempat efisien untuk memasarkan produk sekaligus. Itulah mengapa daya beli di mana modal berinvestasi menjadi penting. Menuju Free Trade Asean 2015, Negara-negara di Asean berusaha meningkatkan daya beli dengan meningkatkan upah secara progressif. Thailand dan Philipin misalnya yang upah sebelumnya hampir sama dengan Indonesia, kini merangkak naik dan diperkirakan di tahun 2014 telah mencapai hampir Rp. 4.000.000.

UMP DKI yang merupakan barometer Indonesia hanya naik 10% merupakan upaya menurunkan tingkat kesejahteraan buruh yang telah berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 6% tahun ini, dan penurunan daya beli akibat kenaikan harga BBM, Rumah, Listrik, Air, tahun 2013 telah menaikkan beban buruh lebih dari 30%.

Dengan penigkatan biaya hidup tersebut di bulan July 2013, Apindo dapat menerima kenaikan upah 2014 sebesar 20% kecuali untuk industri kecil. Namun kenyataanya kenaikan UMP DKI hanya 10%, jauh dari nilai tuntutan buruh yang 50%, bahkan angka yang sebenarnya dapat diakses oleh pengusaha sebesar 20%. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar kami, mengapa pemerintah DKI lebih kapitalis dari Apindo? apakah ada kemungkinan politisasi upah buruh ini dilakukan menjelang pemilu dalam rangka memanfaatkan margin angka rasional untuk penghimpunan dana pemilu? Karena konon Bodetabek juga secara rasional akan mengikuti angka persentase kenaikan UMP DKI Jakarta.

Untuk itu kami meminta KPK :
1. Melakukan pemantauan terhadap Instansi Pemerintahan DKI yang sudah melakukan penurunan terhadap daya beli buruh di DKI. Ini mencurigakan karena Apindo sebelumnya di bulan Juli 2013 dapat menerima kenaikan upah minimum provinsi di 2014 sebesar 20%. Kami mengkhawatirkan margin perbedaan 10% kenaikan ini dapat dinegoisasikan dalam rangka perhelatan politik 2014.
2. Meminta KPK untuk mendukung kenaikan upah buruh secara progressif, mengingat data dari Bank Dunia tahun 2012, biaya buruh dalam produksi hanya 10%-12% sementara pungutan liar sebesar 20%-22%. Kami mensinyalir dana ini juga termasuk dana-dana politik yang pada gilirannya dipakai untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh dalam bentuk premanisme politik dan birokrasi. Bila upah buruh dinaikkan secara progressif dapat memaksa pengusaha mengurangi angka pungutan liar yang sebagian besar merupakan korupsi birokrasi.

Jakarta, 13 November 2013
PENGURUS PUSAT
FEDERASI LOGAM MESIN DAN ELEKTRONIK SERIKAT BURUH
SEJAHTERA INDONESIA




Dedih Suhendi  Presiden             Eduard P. Marpaug Sekjen

Like ·  · Share

• Bejo Santoso likes this.
•