BBM, Upah Murah dan Buruh

BBM, Upah Murah, dan Buruh

Eduard Parsaulian Marpaung, Deputi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Bidang Konsolidasi
SUMBER : KOMPAS, 30 Maret 2012

(terimakasih penulis atas dimuat ulangnya tulisan ini di blok maupun di posting-posting lainya)

Gerakan buruh di Indonesia semakin menemukan warna sejak Komite Aksi Jaminan Sosial terbentuk. Hampir semua serikat buruh tergabung dalam koalisi ini. Perjuangan Komite Aksi Jaminan Sosial dapat dibilang berhasil mengegolkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berangkat dari kenyataan tersebut, timbul kesadaran dari serikat-serikat buruh untuk bergabung dalam sekretariat bersama yang menggabungkan tiga konfederasi besar: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga didukung oleh federasi-federasi non-afiliasi, seperti Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).

Pendapat Rekson Silaban (Kompas, 28/3) yang menyatakan buruh di Indonesia tidak dapat menghadirkan revolusi karena kecilnya tingkat pengorganisasian dan terpecah sama sekali tidak memiliki premise yang jelas dan menurunkan nilai tawar serikat buruh dalam bernegosiasi mengenai kebijakan politik.

Memang, hampir di seluruh dunia tingkat pengorganisasian serikat buruh rendah. Akan tetapi, bukan berarti kekuatan buruh lemah. Hampir di seluruh belahan dunia saat ini tingkat pengorganisasian serikat buruh hanya 10-40 persen. Hanya di negara-negara Skandinavia tingkat pengorganisasian mencapai 80 persen.

Di Amerika Serikat, tingkat pengorganisasian hanya sekitar 20 persen, tetapi mereka bisa memenangkan Barack Obama dengan membantu Partai Demokrat berkampanye dan juga berhasil mengegolkan undang-undang jaminan kesehatan. The Australian Council of Trade Unions (ACTU) Australia mampu mengembalikan posisi Partai Buruh ke kekuasaan setelah lebih dari tiga kali berturut-turut kalah dari partai konservatif. Selama pemerintahan partai konservatif, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk adanya fleksibilitas pasar kerja, membatasi hak mogok dan berserikat. Kampanye ACTU difokuskan pada kampanye hak untuk bekerja dengan layak. Di Perancis, tidak ada kekuatan politik yang lebih kuat memengaruhi kebijakan selain serikat buruh walaupun tingkat pengorganisasian di bawah 20 persen.

Kebijakan BBM

Kenaikan harga BBM adalah salah satu bentuk ketidakpedulian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono terhadap nasib buruh. Dengan kenaikan harga BBM sebesar seperti direncanakan, kemungkinan akan terjadi penurunan daya beli buruh sampai 20 persen. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 6 persen selama beberapa tahun terakhir sama sekali tidak berbanding lurus dengan peningkatan upah buruh. Bahkan, Indonesia tercatat menjadi negara pemberi upah terendah di ASEAN untuk buruh manufaktur, padahal dari segi pertumbuhan ekonomi adalah yang tertinggi.

Dengan upah yang murah, masyarakat berharap harga-harga dapat dikontrol. Pemerintah diharapkan dapat melakukan inisiatif-inisiatif lain menggenjot penerimaan di luar minyak atau BBM. Pemerintah sendiri mengakui bahwa pendapatan pajak sudah mengalami peningkatan yang maksimal, juga pendapatan devisa melalui sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi.

Menaikkan harga BBM justru akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan konsumsi karena penghasilan masyarakat yang menurun. Selain itu, perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi berkenaan dengan kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar mesin produksi, dan ongkos transportasi. Biasanya buruh yang terlebih dahulu dikorbankan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh kontrak dan outsourcing.

Bantuan langsung sementara untuk masyarakat (BLSM) yang dirancang untuk mengantisipasi dampak negatif kenaikan harga BBM ini sangat tidak berbanding lurus dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kebijakan BLSM lebih bernuansa kebijakan politik untuk mengeliminasi gerakan amarah massa. Kebijakan BLSM lebih cenderung merupakan kebijakan politik uang dalam rangka peningkatan popularitas daripada kebijakan ekonomi.

Namun, dalam pandangan penulis, politik ke depan akan jauh berbeda jika kebersamaan serikat buruh saat ini dapat dipertahankan. Pembentukan blok politik baru buruh ini dapat mengimbangi kekuatan partai-partai yang korup akibat tidak mandiri secara finansial. Selemah-lemahnya serikat buruh, kekuatan ini masih memiliki kekuatan finansial secara mandiri dari anggotanya. Serikat buruh yang memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia mampu eksis dengan iuran anggota dan membiayai diri, termasuk untuk keperluan advokasi anggota ataupun politik di daerah-daerah dan nasional.

Selain kekuatan internal, KSBSI dan KSPI memiliki kekuatan eksternal yang mumpuni karena berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (International Trade Union Confederation/ITUC) dan merupakan representasi tetap di Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organisation/ILO). ITUC memiliki representasi hampir di seluruh perusahaan global. ITUC juga diakui posisinya untuk bernegosiasi dengan kekuatan finansial asing, seperti International Financial Institute, PBB melalui ILO, dan blok-blok negara. ITUC juga memberikan bantuan fasilitasi pendidikan anggota, penguatan organisasi, dan dialog-dialog tingkat internasional.

Konversi ke Gas

Konversi bahan bakar ke gas adalah alternatif yang baik. Indonesia adalah negara yang kaya gas dan umur eksplorasi gas lebih panjang dibandingkan dengan minyak bumi. Selain itu, biaya produksi lebih rendah dan harga di pasar juga lebih rendah. Alasan pemerintah bahwa konverter ke gas mahal sama sekali tidak beralasan karena konverter hanya terbuat dari tidak lebih dari tujuh kilogram besi baja yang harganya di pasar hanya sekitar Rp 80.000.

Kalau benar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sudah menemukan teknologinya, lantas apa yang mahal? Yang mahal kemauan baik untuk membuat negara ini semakin sejahtera.

Sekali lagi, usulan Rekson Silaban untuk menaikkan harga BBM bertahap sampai sesuai dengan harga internasional adalah bukan sikap organisasi KSBSI. Setiap sikap politik dan kebijakan KSBSI diputuskan melalui rapat pleno KSBSI yang dihadiri oleh semua perwakilan Dewan Konfederasi Nasional sebulan sekali. Dalam pleno sudah diputuskan bahwa KSBSI menolak kenaikan harga BBM. ●