konsolidasi buruh

Minggu, 23 September 2012

KSBSI Pengurus Federasi Lomenik 2012-2016


From left to the right: Dedih Suhendi, Eduard P. Marpaung, Muji Rahayu, Jazuli, Farida J. Lubis, Ruslin Zainudin, Marteen, Novaria Radjmah, Idrus Al Ayubi, Jhon Kenedi, Andi Armanto, Ponijo, Sisjoko Wasono, Masmur Siahaan, Sardi.


KSBSI

Pengurus Federasi Lomenik Periode 2012-2016




 
1.       Presiden                                                                    : Dedih Suhendi
2.       General Secretary                                                      : Eduard Marpaung
3.       Deputi Presiden  Program                                          : Muji Rahayu
4.       Deputi Presiden Consolidation                                   : Jazuli
5.       Bendahara                                                                : Farida Jumiasari Lubis

I.     Organizing Commettee                                              : Ruslin Zainudin
II.    Advocation Commette                                              : Jannes Pakpahan
                                                                                          Sabinus Moa

I.                    Metal Sector 
1.        Ketua                                                                       : Selver Martin
2.       Sekretaris                                                                  : Radjmah Novaria

II.                  Automotif  &  Aerospace Sector                                      
1.       Ketua                                                                         : Idrus Al Ayubi
2.       Sekretaris                                                                   : Jhon Kenedy

III.                 Machine & Shipbuilding Sector                      
1.       Ketua                                                                         : Andi Armanto
2.       Sekretaris                                                                   : Sardi


IV.      Industri Sector                        
1.       Ketua                                                                         : Ponijo
2.       Sekretaris                                                                   : Sisjoko Wasono

V.                   Elektric & Electronic  Sector
1.       Ketua                                                                         :Masmur Siahaan
2.       Sekretaris                                                                   : Sardi

Selasa, 14 Agustus 2012

BBM, Upah Murah dan Buruh

BBM, Upah Murah, dan Buruh

Eduard Parsaulian Marpaung, Deputi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Bidang Konsolidasi
SUMBER : KOMPAS, 30 Maret 2012
(terimakasih penulis atas dimuat ulangnya tulisan ini di blok maupun di posting-posting lainya)

Gerakan buruh di Indonesia semakin menemukan warna sejak Komite Aksi Jaminan Sosial terbentuk. Hampir semua serikat buruh tergabung dalam koalisi ini. Perjuangan Komite Aksi Jaminan Sosial dapat dibilang berhasil mengegolkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berangkat dari kenyataan tersebut, timbul kesadaran dari serikat-serikat buruh untuk bergabung dalam sekretariat bersama yang menggabungkan tiga konfederasi besar: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga didukung oleh federasi-federasi non-afiliasi, seperti Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).

Pendapat Rekson Silaban (Kompas, 28/3) yang menyatakan buruh di Indonesia tidak dapat menghadirkan revolusi karena kecilnya tingkat pengorganisasian dan terpecah sama sekali tidak memiliki premise yang jelas dan menurunkan nilai tawar serikat buruh dalam bernegosiasi mengenai kebijakan politik.

Memang, hampir di seluruh dunia tingkat pengorganisasian serikat buruh rendah. Akan tetapi, bukan berarti kekuatan buruh lemah. Hampir di seluruh belahan dunia saat ini tingkat pengorganisasian serikat buruh hanya 10-40 persen. Hanya di negara-negara Skandinavia tingkat pengorganisasian mencapai 80 persen.

Di Amerika Serikat, tingkat pengorganisasian hanya sekitar 20 persen, tetapi mereka bisa memenangkan Barack Obama dengan membantu Partai Demokrat berkampanye dan juga berhasil mengegolkan undang-undang jaminan kesehatan. The Australian Council of Trade Unions (ACTU) Australia mampu mengembalikan posisi Partai Buruh ke kekuasaan setelah lebih dari tiga kali berturut-turut kalah dari partai konservatif. Selama pemerintahan partai konservatif, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk adanya fleksibilitas pasar kerja, membatasi hak mogok dan berserikat. Kampanye ACTU difokuskan pada kampanye hak untuk bekerja dengan layak. Di Perancis, tidak ada kekuatan politik yang lebih kuat memengaruhi kebijakan selain serikat buruh walaupun tingkat pengorganisasian di bawah 20 persen.

Kebijakan BBM

Kenaikan harga BBM adalah salah satu bentuk ketidakpedulian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono terhadap nasib buruh. Dengan kenaikan harga BBM sebesar seperti direncanakan, kemungkinan akan terjadi penurunan daya beli buruh sampai 20 persen. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 6 persen selama beberapa tahun terakhir sama sekali tidak berbanding lurus dengan peningkatan upah buruh. Bahkan, Indonesia tercatat menjadi negara pemberi upah terendah di ASEAN untuk buruh manufaktur, padahal dari segi pertumbuhan ekonomi adalah yang tertinggi.

Dengan upah yang murah, masyarakat berharap harga-harga dapat dikontrol. Pemerintah diharapkan dapat melakukan inisiatif-inisiatif lain menggenjot penerimaan di luar minyak atau BBM. Pemerintah sendiri mengakui bahwa pendapatan pajak sudah mengalami peningkatan yang maksimal, juga pendapatan devisa melalui sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi.

Menaikkan harga BBM justru akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan konsumsi karena penghasilan masyarakat yang menurun. Selain itu, perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi berkenaan dengan kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar mesin produksi, dan ongkos transportasi. Biasanya buruh yang terlebih dahulu dikorbankan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh kontrak dan outsourcing.

Bantuan langsung sementara untuk masyarakat (BLSM) yang dirancang untuk mengantisipasi dampak negatif kenaikan harga BBM ini sangat tidak berbanding lurus dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kebijakan BLSM lebih bernuansa kebijakan politik untuk mengeliminasi gerakan amarah massa. Kebijakan BLSM lebih cenderung merupakan kebijakan politik uang dalam rangka peningkatan popularitas daripada kebijakan ekonomi.

Namun, dalam pandangan penulis, politik ke depan akan jauh berbeda jika kebersamaan serikat buruh saat ini dapat dipertahankan. Pembentukan blok politik baru buruh ini dapat mengimbangi kekuatan partai-partai yang korup akibat tidak mandiri secara finansial. Selemah-lemahnya serikat buruh, kekuatan ini masih memiliki kekuatan finansial secara mandiri dari anggotanya. Serikat buruh yang memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia mampu eksis dengan iuran anggota dan membiayai diri, termasuk untuk keperluan advokasi anggota ataupun politik di daerah-daerah dan nasional.

Selain kekuatan internal, KSBSI dan KSPI memiliki kekuatan eksternal yang mumpuni karena berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (International Trade Union Confederation/ITUC) dan merupakan representasi tetap di Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organisation/ILO). ITUC memiliki representasi hampir di seluruh perusahaan global. ITUC juga diakui posisinya untuk bernegosiasi dengan kekuatan finansial asing, seperti International Financial Institute, PBB melalui ILO, dan blok-blok negara. ITUC juga memberikan bantuan fasilitasi pendidikan anggota, penguatan organisasi, dan dialog-dialog tingkat internasional.

Konversi ke Gas

Konversi bahan bakar ke gas adalah alternatif yang baik. Indonesia adalah negara yang kaya gas dan umur eksplorasi gas lebih panjang dibandingkan dengan minyak bumi. Selain itu, biaya produksi lebih rendah dan harga di pasar juga lebih rendah. Alasan pemerintah bahwa konverter ke gas mahal sama sekali tidak beralasan karena konverter hanya terbuat dari tidak lebih dari tujuh kilogram besi baja yang harganya di pasar hanya sekitar Rp 80.000.

Kalau benar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sudah menemukan teknologinya, lantas apa yang mahal? Yang mahal kemauan baik untuk membuat negara ini semakin sejahtera.

Sekali lagi, usulan Rekson Silaban untuk menaikkan harga BBM bertahap sampai sesuai dengan harga internasional adalah bukan sikap organisasi KSBSI. Setiap sikap politik dan kebijakan KSBSI diputuskan melalui rapat pleno KSBSI yang dihadiri oleh semua perwakilan Dewan Konfederasi Nasional sebulan sekali. Dalam pleno sudah diputuskan bahwa KSBSI menolak kenaikan harga BBM. ●

Kamis, 02 Agustus 2012

Demo Buruh PT. SGP di Kedubes Jepang

Lomenik -Jakarta, 11 July 2012.
 10 July  2012, 500 workers members of F Lomenik , F KUI, and other federation affiliated to KSBSI given solidarity action to protest  dismissal of 193 workers members of  FKUI SBSI. They dishmished by  PT SGP (Surya Gemilang Perkasa)  regarding their  demonstration to demand  decent  work and freedon to orgaized.  PT SGP produce Japan auto part component  from KAWASAKI, YAMAHA, HONDA MOTOR, NISSAN AND DAIHATSU.
KSBSI  Solidarity demanding  Japan investment in Indonesia  respect  for  Labour right  and  implement  ILO  standard  no 87 and 98. KSBSI Solidarity demanding  reinstated all 193 workers and stop to practice precarious work in PT SGP.  Three of  Representatif  welcome to the  discuss with Economic division of Japan Embassy and they promise to contact management of PT SGP.

(Case closed. Employer and FKUI plant level agreed to setlle the case trough bipartited level)

Selasa, 17 Juli 2012

KSBSI Tolak Upah Murah

AGAINST  4  WAGES COMPONENT
10 July 2012, KSBSI and Federation also against Goverment concept to revice Manpower Regulation No.17/2005 about  Component of  decent wages. Government  with working committe  decided to increase the component  of  decent wages. Committee decided to extend  4 component of wages like deodorant, belt,  iron and sock.
KSBSI and Federation demanding  Goverment  followed  Trade Union Survey  with NGO (AKATIGA). This survey  found 163 component of  wages to fulfill 100% workers needs.  46 component on Regulation No.17/2005 only fulfill 62% from workers needs.  KSBSI and federation asking goverment to  take serious  action to increase the component of decent wages.
When this news publish Goverment c.q. Minister of Manpower Department decided to increase decent wages component become 60 component.

Tuntut Pelaksanaan Hak Normatif di PT PRIMA JAYA TUNGGAL

PT. PRIMA JAYA TUNGGAL PROTEST MANPOWER DEPARTMENT
11 July 2012, KSBSI  Solidarity also protest  Manpower Department in Jakarta.  Manpower  Department in Tangerang have no power to force Employer to respect  normatif right of workers PT PJT. Joko Branch Lomenik Tangerang Chairman  said " Employer only paying workers Rp. 1.000.000 until 1.200.000/month, lowers than regional regulation 1.527.150/month". Employer also emloyed workers with Trainee  and short term contract. Employer also intimidate workers not to join Lomenik SBSI as members.
Two times  employer  making  agreement  to fulfill workers right, but  no implementation.  Employer continue  to  repress  workers to resign from Lomenik SBSI and  force them to sign new contract as trainee workers or  short periodict contract if members of Lomenik SBSI stop their strike.  Lomenik  organized strike since 15 June 2012. PT PJT employed 400 workers and Lomenik members 235. Most of them are women. This company produce printing for famous shoes product   like SPOTECT, NIKE, REEBOK and Adidas.  Tey Are suplier for PT . Panarub.
After meeting with Manpower Department, Manpower department making direct letter to company to implement all normatif right in PT PJT.  Back from  Manpower Department Amril Gunawan (M) Chairman of Plant Level of Lomenik SBSI and Edi Hermawan (M)  secretary  invite by  Police Officer  in Tangerang District as witness, regarding Employer report   with accuse to do unconfortable manner (strike).